5 Pajak Daerah Villa dan Restoran di Bali

PBJT villa dan restoran dipungut dari harga yang dibayar tamu, bukan dari sisa setelah komisi OTA

Satu kamar villa dijual Rp2 juta per malam lewat platform pemesanan, lalu platform memotong komisi mendekati Rp500.000. Anda menerima Rp1.500.000. Namun pajak daerah tidak dihitung dari angka Rp1.500.000 itu. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, atau PBJT, dihitung dari harga jual yang dibayar tamu, dan itu berarti nilai penuh sebelum komisi dipotong.

Banyak pemilik villa baru menyadari hal ini saat menerima surat tagihan dari badan pendapatan daerah. Setoran mereka dianggap kurang karena selama ini menghitung dari uang yang benar-benar masuk rekening. Padahal dasar pengenaan pajak sudah ditentukan sejak awal, yaitu nilai transaksi antara pelanggan dan pelaku usaha, bukan pendapatan bersih setelah biaya perantara.

1. Ketahui objek pajak PBJT: hotel, restoran, dan jasa hiburan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu menggantikan tiga pajak lama yang terpisah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Perubahan ini berlaku sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan pada 5 Januari 2022, dengan masa transisi penuh berakhir pada 5 Januari 2025. Selama masa transisi itu, penghitungan dan pelaporan berjalan ganda, sehingga banyak pemilik usaha bingung harus menyetor lewat jalur mana.

Objek yang paling sering menyentuh usaha Anda adalah makanan-minuman, jasa perhotelan, dan jasa pelayanan tertentu yang dikonsumsi di daerah. Kamar villa yang disewakan, makanan yang disajikan di restoran, sampai hiburan yang disediakan untuk tamu semuanya masuk dalam daftar itu. Yang perlu dibedakan adalah objek jasa bertarif umum dan objek jasa bertarif khusus, karena bedanya bisa sangat jauh.

Ketiga pajak lama itu semula berdiri sendiri-sendiri dengan peraturan masing-masing kabupaten/kota, sehingga tarif dan objek pajaknya berbeda-beda antar daerah. Setelah peleburan, aturan menjadi lebih seragam dalam kerangka umum, meskipun detail tarif tetap diserahkan ke tiap daerah. Perubahan ini memang bertujuan menyederhanakan pungutan yang sebelumnya tumpang tindih, tetapi juga menuntut pelaku usaha menyesuaikan sistem pembukuan lama dengan format baru.

Banyak yang bingung soal masa transisi karena aturan lama dan baru berlaku beriringan sebelum 5 Januari 2025. Sejak hari itu, seluruh pungutan hotel, restoran, dan hiburan masuk ke dalam satu mekanisme PBJT, dan setiap wajib pajak harus memilih satu jalur pelaporan tunggal sesuai kabupaten/kota di mana objek pajak berada. Jika Anda pernah membayar ganda untuk hotel dan restoran di periode yang sama sebelum transisi berakhir, pastikan data itu tidak ikut dipindahtangankan ke laporan PBJT tahun berjalan.

2. Tentukan tarif yang berlaku di kabupaten Anda, bukan tarif nasional

Tarif PBJT ditetapkan lewat peraturan daerah masing-masing, sehingga angkanya berbeda antara Badung, Denpasar, Gianyar, dan kabupaten lain di Bali. Untuk makanan-minuman dan jasa perhotelan di Kabupaten Badung, dasarnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dengan tarif yang umum dipakai di lapangan sebesar 10 persen, sebagaimana dirangkum dalam peta pajak daerah Bali. Angka ini masih mengikuti tradisi pajak lama dan masuk batas atas yang diizinkan undang-undang untuk kategori makanan-minuman.

Hal yang paling sering mengejutkan pemilik usaha adalah tarif jasa hiburan. Pada objek tertentu seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap dan spa, undang-undang menetapkan tarif 40 sampai 75 persen. Bagi pemilik villa yang menyediakan ruang hiburan untuk tamu, tarif ini bisa mengubah hitungan biaya sepenuhnya. Karena Perda yang berlaku bisa berbeda, konfirmasikan tarif ke badan pendapatan daerah setempat sebelum menyusun harga jual, dan jangan mengambil angka dari artikel atau forum tanpa sumber perda yang jelas.

Perlu juga Anda pahami perbedaan perlakuan antara makanan-minuman dan minuman beralkohol. Beberapa daerah menetapkan tarif PBJT untuk minuman beralkohol lebih tinggi daripada tarif makanan biasa. Restoran di Bali yang menjual minuman beralkohol harus memeriksa apakah tarif yang berlaku untuk seluruh bill atau hanya baris minuman tersebut, karena kategorisasi produk menentukan berapa yang harus Anda setor.

Jika villa Anda juga menyediakan layanan spa atau sauna, kategori itu masuk jasa pelayanan tertentu yang tarifnya bisa berbeda dari penginapan. Salah satu kasus yang sempat ramai adalah tarif spa di Badung yang diturunkan dari tarif hiburan setelah protes pengusaha, sehingga angka yang berlaku sekarang bisa berbeda dari yang pernah diberitakan. Kesimpulannya sederhana: jangan pernah mengunci harga jual sebelum memastikan kategori dan tarif yang tepat dari sumber perda resmi.

3. Pisahkan pajak daerah dari pajak pusat: PBJT bukan PPN dan bukan PPh

Salah satu sumber kekeliruan adalah mencampur semua pungutan jadi satu. PPN dan PPh adalah pajak nasional yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan PBJT, PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak daerah yang masuk ke kas daerah masing-masing. Keduanya dibayarkan kepada penerima yang berbeda, dan laporan yang dicampur membuat rekonsiliasi akhir tahun menjadi sulit.

PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet di bawah ambang batas adalah kewajiban terpisah yang tidak menggantikan PBJT. Begitulah PPN, yang hanya terutang bila Anda sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Rekomendasi sederhana: catat jenis pungutan apa saja yang sudah terdaftar di NPWP dan mana yang belum, lalu susun laporan bulanan yang memisahkannya secara tegas. Cara ini menghemat waktu saat pemeriksaan dan mencegah penghitungan ganda.

Satu kesalahan yang sering ditemui di lapangan adalah menganggap setoran PBJT sudah termasuk PPh final yang dipotong pihak marketplace. Padahal dua-duanya berjalan di kanal berbeda dan disetor ke kas yang berbeda. Platform pemesanan memang memotong PPh 22 dalam beberapa skema, tetapi potongan itu tidak menggantikan PBJT yang terutang ke daerah. Jika Anda menerima laporan pemotongan pajak dari platform, cocokkan dulu jenis pajaknya sebelum menganggap kewajiban sudah selesai.

Karena itu, pemisahan rekening juga masuk akal. Pisahkan rekening penerimaan tamu, rekening untuk setor pajak, dan rekening operasional biasa. Saat masa pelaporan tiba, Anda tinggal memindahkan dana dari rekening pajak ke kas negara atau kas daerah tanpa harus menghitung ulang seluruh arus kas usaha.

Baca Juga

6 Tugas CS yang Bisa Diambil AI Agent

4. Hitung dari nilai transaksi, lalu setor dan lapor tepat waktu

Pembukuan yang rapi adalah kunci. Buat satu kolom khusus PBJT di setiap nota penjualan atau invoice, sehingga saat menyusun laporan bulanan Anda tidak perlu menebak angka. Untuk villa yang bertransaksi lewat platform, catat harga jual penuh setiap kamar per periode, bukan hanya dana yang benar-benar diterima. Untuk restoran, pisahkan harga makanan dan minuman dari diskon dan biaya layanan yang Anda kenakan.

Lalu setor sesuai jadwal yang ditetapkan badan pendapatan daerah dan simpan bukti setoran. Keterlambatan atau ketidaksesuaian data akan membuka ruang bagi koreksi dan sanksi yang jauh lebih mahal daripada iuran bulanan itu sendiri. Bila Anda menjalankan usaha di beberapa kabupaten sekaligus, ingat, satu rekonsiliasi tidak cukup untuk seluruh lokasi, karena setiap daerah punya aturan sendiri.

Buat kalender pajak daerah yang berdiri sendiri. PBJT biasanya dilapor dan disetor bulanan, tetapi tanggal jatuh temponya ditentukan oleh peraturan kepala daerah setempat, jadi tanggalnya tidak seragam. Kalender yang rapi akan mengingatkan Anda sebelum jatuh tempo, dan Anda tinggal menyiapkan data transaksi yang sudah tercatat sepanjang bulan.

Bila ada koreksi dari petugas, hadapi dengan dokumen yang sudah tertata rapi. Jangan hanya mengandalkan catatan digital di kasir atau point of sale, karena sistem semacam itu bisa berubah atau kehilangan riwayat. Simpan juga laporan bulanan versi cetak atau PDF yang sudah ditandatangani untuk berjaga-jaga bila diminta saat pemeriksaan.

5. Sisipkan opsen PKB dan BBNKB bila kendaraan terdaftar di Bali

Opsen adalah skema tambahan yang dihitung sebagai persentase dari pajak provinsi yang terutang, dan dialokasikan langsung ke kabupaten/kota. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, opsen mulai berlaku efektif 5 Januari 2025. Besaran opsen PKB dan BBNKB umumnya ditetapkan 66 persen dari pajak terutang, didesain agar tidak menaikkan beban total secara signifikan, karena sebagian besar opsen dikompensasikan dari pengurangan tarif lain.

Keterkaitan opsen dengan pemilik villa cukup sederhana: setiap kendaraan operasional, mobil penjemputan tamu, atau kendaraan pribadi yang terdaftar di Bali, akan terkena opsen ini saat pembayaran pajak tahunan. Jika bisnis Anda mengoperasikan armada penjemput, sisihkan biaya opsen ini sebagai komponen biaya tetap kendaraan, jangan dicampur ke biaya akomodasi.

Setelah itu, jangan lupakan dua pajak daerah lain yang juga sering menyentuh pemilik villa dan restoran, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan atau PBB-P2, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. PBB-P2 dikenakan atas tanah dan bangunan, sedangkan BPHTB terutang saat ada perolehan hak atas tanah atau bangunan. Bagi pemilik villa, kedua pajak ini menentukan nilai properti saat transaksi jual beli, dan untuk BPHTB, batas non-objek pajak ditetapkan minimal Rp80 juta di tingkat undang-undang, sehingga properti berbanding di bawah angka itu dikecualikan.

Untuk mengurus semua ini secara lengkap, sebaiknya pelajari lebih dulu tata cara izin usaha di Bali sebelum masuk ke kewajiban perpajakan, dan manfaatkan cara mengurangi komisi OTA supaya penghitungan dasar PBJT bisa diturunkan.

Kesimpulan: hitung dari harga jual penuh, lalu laporkan sesuai jadwal

PBJT menggantikan tiga pajak lama dan menjadi satu jenis pajak yang lebih terstruktur. Kunci menghitungnya ada di dasar pengenaan: nilai transaksi antara pelanggan dan pelaku usaha, bukan pendapatan bersih setelah komisi. Tarif umumnya 10 persen untuk kategori makanan-minuman dan perhotelan, sementara jasa hiburan tertentu bisa mencapai 40 sampai 75 persen tergantung jenisnya.

Kewajiban ini melekat pada operator, bukan pada konsumen, dan harus dilaporkan serta disetor oleh pihak yang menjalankan usaha. Pisahkan pajak daerah dari pajak pusat, catat di sistem, dan jangan lupa opsen untuk kendaraan terdaftar di Bali serta PBB-P2 dan BPHTB bagi pemilik properti. Jika Anda ingin sistem pencatatan yang rapi sejak awal, layanan pembuatan website villa hotel Bali dapat membantu menyusun halaman reservasi yang menampilkan harga penuh termasuk pajak, sehingga dasar pengenaan PBJT selalu terdokumentasi sejak transaksi pertama.